KAJIAN KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DALAM BIROKRASI INDONESIA: Konflik kepentingan, disparitas regulasi, dan tantangan good governance

Fenomena rangkap jabatan dalam birokrasi Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian publik karena berkaitan erat dengan integritas pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam beberapa tahun terakhir, praktik rangkap jabatan yang melibatkan pejabat negara, aparatur sipil negara, dan pejabat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan kecenderungan yang semakin luas dan sistemik. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, efektivitas pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kajian ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena rangkap jabatan di Indonesia, khususnya pada periode 2020-2025. Melalui pendekatan normatif-empiris, kajian ini tidak hanya memetakan bentuk dan pola rangkap jabatan yang terjadi, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap pelayanan publik, akuntabilitas birokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, kajian ini mengidentifikasi berbagai kelemahan regulasi dan mekanisme pengawasan yang masih membuka ruang terjadinya praktik rangkap jabatan, sekaligus menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan.